Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan. Foto : Hendra/mr

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menilai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan Bank-Bank BUMN di Indonesia perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi (monev) distribusinya. Hal itu ia ungkapkan saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Palembang, Sumatera Selatan. Di mana, ia mendapat informasi bahwa manfaat KUR itu hanya diterima oleh segelintir pihak dan tidak menyebar hingga pelosok daerah.

Sehingga ia mendorong agar dapat diperkuat aspek distribusi dan peningkatan kualitas penyaluran kreditnya agar program ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Bahkan ia juga mendorong diperlukan Badan KUR Nasional sebagai wadah yang bersifat nasional dalam rangka meningkatkan pengawasan dan monitoring penyaluran kredit di seluruh daerah.

"KUR ini efektif menjangkau UMKM dan pembangunan nasional tercapai, jadi DPR memandang perlu ditingkatkan kualitas penyaluran kreditnya dan juga perlu supervisi soal lebih menyeluruh terhadap debitur yang kalau di Sumsel konsentrasi pada pertanian," ujar Fathan usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner OJK, Kepala OJK Sumatera Selatan serta jajaran direksi Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN, Jumat (6/12/2019).

Politisi PKB ini pun mengakui bahwa KUR telah menjadi andalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya, sehingga pengelolaannya pun perlu dilakukan lebih baik lagi. Ia pun meminta untuk Sumsel ini jumlah KUR-nya dapat ditingkatkan.

"Saya kira bagus karena Sumsel itu pertumbuhan ekonominya paling bagus, jadi memang kita meminta kuotanya ditambah. Kita lihat juga beberapa bank ada yang jumlah KUR-nya masih sedikit. Untuk OJK juga minta pengawasannya ditingkatkan," ujar Fathan.

Guna meningkatkan monitong dan evaluasi KUR, pembentukan Badan KUR Nasional menurut Fathan bisa menjadi salah satu cara agar penyalurannya bisa lebih tepat sasaran, terutama menyasar hingga desa-desa. (hs/es)